DPRD Kampar Gelar Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024

DPRD Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi

KAMPAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024, Kamis (10/4). Rapat ini berlangsung di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Kampar, Kamis (10/4/2025), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting serta para undangan lainnya.

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kampar, Ahmad Taridi, S.Hi, dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD serta Perangkat Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam kesempatan ini, Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos, MT, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, SE, MBA, MH, memberikan jawaban atas pandangan dan catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD.

Bupati Kampar dalam penyampaiannya mengapresiasi saran dan masukan yang diberikan oleh seluruh fraksi, terutama yang menyangkut pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan masalah tunda bayar proyek fisik. “Pandangan yang diberikan oleh fraksi-fraksi sangat konstruktif dan menjadi bahan evaluasi kami dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Kami akan terus berupaya meningkatkan efektivitas pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Kampar,” ungkap Bupati Yuzar.

Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat paripurna tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap permasalahan tunda bayar pekerjaan fisik tahun 2024 yang mencapai Rp63 miliar. Bupati Kampar menyatakan bahwa pembayaran tunda bayar akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, dengan resolusi yang sedang diupayakan.

2. Fraksi Demokrat mengajukan 15 catatan yang mencakup pemerataan pembangunan, serapan anggaran yang belum maksimal, pemberdayaan ekonomi, peningkatan fasilitas pendidikan di daerah terpencil, serta distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Bupati Kampar menjelaskan bahwa pemerintah akan terus memaksimalkan kinerja OPD untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Fraksi Golkar memberikan 12 catatan, di antaranya terkait dengan kajian ilmiah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan aset daerah, dan evaluasi terhadap struktur belanja operasional. Pemerintah Kabupaten Kampar juga berkomitmen untuk menyesuaikan struktur organisasi sesuai aturan yang ada dan memastikan penempatan personel yang tepat untuk mendukung pencapaian visi Kampar di Hati.

4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi PKS menekankan pentingnya menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas, serta mendesak agar pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat. Bupati Kampar menanggapi dengan komitmen untuk memprioritaskan program-program yang mendukung sektor-sektor tersebut.

5. Fraksi Nasdem memberikan perhatian terhadap soliditas OPD dan kinerja camat. Bupati Yuzar menyatakan bahwa evaluasi dan peningkatan kinerja akan dilakukan, termasuk mendukung program-program yang berkaitan dengan meringankan biaya pendidikan seperti Program Keluarga Peduli Pendidikan (KERLIP).

6. Fraksi PDI Perjuangan mengajukan catatan terkait optimalisasi pendapatan daerah, pembinaan BUMD, serta penertiban usaha galian C ilegal. Bupati Kampar menegaskan bahwa pembinaan terhadap BUMD dan penertiban galian C ilegal akan terus dilakukan untuk mendukung pendapatan daerah dan menjaga kelestarian lingkungan.

7. Fraksi PAN mengingatkan tentang pentingnya visi Kabupaten Kampar yang agamis, berbudaya, maju, dan berkelanjutan. Bupati Yuzar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus istiqomah dalam arah pembangunan yang sejalan dengan visi tersebut.

Di akhir rapat, Bupati Kampar menyampaikan terima kasih atas semua pandangan, masukan, dan saran yang telah diberikan oleh para anggota DPRD. “Kami sangat menghargai setiap masukan yang disampaikan, dan ini menjadi bahan penting bagi kami dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Semoga upaya yang kami lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua,” tutupnya.

Rapat paripurna tersebut dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut mengenai Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ Bupati Kampar Tahun Anggaran 2024 serta Penetapan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.ADV